Intel media news, Pandeglang.
Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Investigasi Nasional ( LIN ) Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, Berauden dengan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten.
Dalam Audenya, Pihak LIN menyampaikan bahwa adanya dugaan pungutan liar (pungli) terhadap Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang dilaksanakan di Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang, serta minimnya pengawasan dari pihak Pendamping Program Keluarga Harapan ( PKH ) dan TKSK.
" kami sebagai masyarakat kabupaten pandeglang yang tergabung dalam DPC Lembaga Investigasi Nasional (LIN), meminta kepada pihak terkait diantaranya Pendamping PKH dan TKSK kecamatan cipeucang dan Pihak Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang untuk memberikan penjelasan terkait hal tersebut di atas," ungkap Umaedi.
Audensi bertempat di aula Dinas sosial kabupaten pandeglang, Propinsi Banten, dihadiri oleh pihak LIN DPC kabupaten pandeglang, Sekretaris dinas (sekdis) sosial kabupaten pandeglang, unsur pendamping PKH dan TKSK, serta koordinator kabupaten( korkab) PKH dan beberapa awak media online, Selasa, 4 Maret 2025.
Audensi diawali oleh ketua LIN pandeglang dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pendamping PKH kecamatan cipeucang, bahwa Ahmad Umaedi selaku ketua LIN DPC kabupaten pandeglang , menanyakan terkait dugaan adanya oknum RT dan Kader, memungut sejumlah uang kepada kelompok penerima manfaat ( KPM) yang ada di kecamatan cipeucang," kata umaedi.
Sementara itu, Sekretaris dinas sosial kabupaten pandeglang Nanan Yogananta W, mengatakan bahwa " Dalam penyaluran PKH dan BPNT, pihaknta tidak pernah menganjurkan apalagi melakukan pemotongan terhadap kelompok penerima manfaat (KPM), dan apabila terjadi di lapangan, hal seperti itu, maka kami dinas sosial kabupaten pandeglang tidak segan- segan untuk memberikan konsekuensi terhadap oknum tersebut " tandas Yoga.
Di tempat yang sama, Dan Danil sebagai tenaga pendamping PKH, mengatakan bahwa " selama ini saya selalu monitoring setiap kali penyaluran PKH dan BPNT, dan saya jamin dari pihak kami, pendamping PKH dan BPNT tidak akan melakukan pemotongan ataupun pungutan kepada kelompok penerima manfaat( KPM) di wilayah kerja kami , apalagi memerintahkan kepada RT atau Kader untuk memotong Hak mereka, " tegas Dadan.
Koordinator PKH kabupaten, Novan, juga sependapat bahwa tugas pendamping PKH dan BPNT adalah monitoring pelaksanaan penyaluran Bansos PKH dan BPNT di wilayah kerjanya dari awal pembagian BARCODE sampai Bansos tersebut tersalurkan kepada KPM yang berhak menerima," pungkas Novan.
Auden yang dilakukan LIN, tidak menemukan titik terang, akan adanya dugaan Pemotongan ataupun Pungutan, semua diperlukan kajian yang lebih serius, demi untuk kekondusifan program - program pemerintah yang di maksud.
( Ocim,)
Hote Line : 0831-7679-5318
REDAKSI :
Pimpinan perusahaan/penanggung jawab
Agung Purnama
Penasehat Hukum:
B Wiwit wijarnako, SH
Pembina Penasehat :
Usoy Suryaman,S.Pd.M.Pd
Abah M Oyim.M,SE.MB
pimpinan REDAKSI :
Agung Purnama
Pembina :
Azizi, S.Pd
Rosad,S.Pd
H Mahrus Haerudin, M.Pd
Suyanto,S.Pd
TB.Encep suparman
Liputan khusus NKRI :
Roni Sukroni
Kaperwil NKRI :
H. IMRON
Liputan NKRI :
Agil Aditiya
Ryan
H Nufus
Kepala Perwakilan Banten :
Ajat Sudrajat
Liputan Banten :
Nino Patriandi
Wawan kiwong
Sutardi
IKA KARTIKA D
SILVI SEVILLA
Liputan Lebak :
Duyoh
Kabiro Kab.Pandeglang :
Muslim,SE ( Ocim )
Liputan Kab Pandeglang:
Eva Muhaibah
Muhammad Ombi
SUDOMO
Mira
Dadang
Mimin nurhasanah
Rani
Kota Cilegon:
Kabiro Kab/Kot Serang :
Acai Humaedi
Liputan Kab/Kot serang :
Saepul
Saipul Ibrahim
Hasun ( HW-77 )
Anwarudin
Chamim
Wandi
Muhammad yusuf
Arief Yuda prawira
https//intelmedianews.com
UNTUK LAYANAN:
IKLAN, PROFILE, KEGIATAN.
UNTUK PEMBERITAAN,
HUBUNGI NOMOR : 0831-7679-5318
0 komentar:
Posting Komentar